10 Berita Mengenai Konflik Politik

Kelompok Konflik Politik :

Nizam Fahmy (120910302063)

Hamid Ahma K (140910302009)

Ernawati (140910302012)

Kavita Dwi R (140910302013)

Dessy Rahmatya L (140910302016)

Karvelisa Putri Y (140910302019)

Ninuk Ina N (140910302022)

Novi Dwi P (140910302023)

Eka Rahma Y (140910302028)

Kurnia Dessi (140910302038)

Yhurika Prastika (140910302039)

Umi Zaimatul U (140910302049)

Septa Wiranita P (140910302051)

 

1. MKD Akan Serahkan Rekaman Catut Nama Jokowi ke Mabes Polri

Saiful Munir

Kamis,  19 November 2015  −  14:51 WIB

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang (Sindophoto)

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meminta bantuan Mabes Polri dalam menangani kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adapun permintaan bantuan itu untuk melakukan validasi atas rekaman dan transkrip percakapan yang disebut-sebut anggota DPR, petinggi Freeport, serta pengusaha. “Kami akan validasi originalitas suara-suara. Dalam waktu secepat mungkin kami akan serahkan ke Mabes Polri supaya mereka bisa bantu MKD lakukan penjernihan suara itu, apakah suara itu suara X atau Z,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2015).

Junimart menjelaskan MKD  telah mendengarkan bukti rekaman yang diserahkan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. Menurut dia, isi rekaman tersebut mirip dengan transkrip yang diterima MKD dua hari sebelumnya. “Namun demikian kami di MKD akan melakukan transkrip yang utuh terhadap hasil rekaman yang kami terima,” kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. Junimart berharap setelah dua alat bukti tersebut divalidasi, MKD dapat segera memanggil pihak-pihak terkait pencatutan nama kepala negara dalam upaya perpanjangan kontrak karya PT Freeport. “Rekaman akan kami serahkan nanti sore ke Mabes Polri dan kita harap hasilnya cepat diterima supaya kita sudah bisa bersidang untuk memanggil para pihak,” tutur Junimart.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1062876/12/mkd-akan-serahkan-rekaman-catut-nama-jokowi-ke-mabes-polri-1447919512

 

2. Konflik Politik di Aceh Karena Persaingan Tidak Sehat

Sabtu, 05 April 2014, 09:46 WIB

Dua personel polisi dari unit Gegana bersenjata lengkap menjaga kawasan kampanye Partai Aceh (PA) di lapangan Rancong, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (2/4). (Antara/Rahmad)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH — Semakin mendekati pelaksanaan pemilu legislatih (Pileg) 2014 yang akan berlangsung pada 9 April mendatang, teror politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) semakin sering terjadi. Dua peristiwa terakhir dalam sebulan ini cukup menggambarkan telah terjadi persaingan yang tidak sehat diantara partai-partai terutama persaingan partai lokal Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA).

Teror dan intimidasi dengan kekerasan terjadi saat seorang calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Faisal (40) dari Partai Nasional Aceh (PNA) tewas ditembak oleh orang tak dikenal pada (2/3). Peristiwa penembakan terjadi di Gunung Cot Mancang, Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan. Penembakan ini dilakukan dengan menggunakan senjata laras panjang. Pelaku memberondong korban dengan 42 kali tembakan.

Lalu, kantor PA, Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) Lueng Bata Banda Aceh, digranat orang tidak di kenal pada (11/3). Dan, peristiwa paling anyar yakni penembakan mobil caleg PA di Bireun yang menewaskan tiga orang terjadi pada (31/3). Sebelumnya, posko Partai NasDem diserang dua orang tak dikenal senjata laras panjang jenis M-16 dan A1 di jalan Line Exxon Mobil desa Kunyet Mule, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, pada (16/1).

Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh, Supiadin Aries Saputra mengatakan, kekerasan pemilu di Aceh terjadi karena adanya persaingan politik antara partai lokal. ”Partai lokal di Aceh tidak siap mental bersaing dengan partai lain dan takut kalah, makanya mereka melakukan aksi teror,” ujar Supiadin yang disampaikan ke Republika, Sabtu (5/4).

Supiadin, menjelaskan persaingan politik di Aceh sudah dimulai sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2006 lalu. Saat itu mulai terbentuknya sejumlah partai lokal di Aceh dampak dari penjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia di Helsinki, Finlandia yang ditanda tangani 15 Agustus 2005.

”Sejak itulah terjadi persaingan antar partai lokal yang bermunculan. Persaingan di kalangan elit politik Aceh menyangkut harga diri kelompok dan sulit dihentikan, selama pihak-pihak yang bertikai tidak mau menghentikannya,” jelasnya.

Source: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/04/05/n3jed6-konflik-politik-di-aceh-karena-persaingan-tidak-sehat

 

3. Kronologi Kasus Dwelling Time, yang Jadikan Dirjen Tersangka

By Arthur Gideon

on 31 Jul 2015 at 11:07 WIB

Lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka.

Liputan6.com, Jakarta – Lamanya waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka. Pasalnya, sejak kunjungan pertama di pelabuhan tersebut hingga kunjungan kedua, belum ada perbaikan waktu bongkar muat.

Jokowi pun mengancam akan mencopot para pejabat yang terlibat dalam operasional bongkar muat jika memang tak mampu memperbaiki waktu bongkar muat peti kemas tersebut. “Kalau bertanya tidak ada jawabannya ya saya akan cari dengan cara saya. Kalau sudah sulit, bisa saja dirjen saya copot, bisa saja pelaku di lapangan saya copot, bisa saja menteri yang saya copot, pasti kalau itu,” ungkap Jokowi dengan tegas saat sidak di Tanjung Priok pada 17 Juni 2015.
Lembaga dan instansi yang terkait dengan praktik dwelling time pun langsung saling lempar tanggung jawab. Mulai dari Pelindo II, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan beberapa lainnya tak ingin disalahkan. Sebagian besar merasa tidak menjadi penyebab lamanya proses bongkar barang di Tanjung Priok.
Terakhir, kasus yang mencuat adalah adanya praktik suap alias gratifikasi yang melibatkan banyak kementerian. Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan terus berkembang seiring berjalannya penyelidikan.
Lengkapnya, berikut kronologi kasus Dweling Time:
23 September 2014: Jokowi Perintahkan Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan Dipersingkat

Presiden Jokowi mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok untuk meninjau proses pembangunan dan perluasan pelabuhan sebagai implementasi dari program Tol Laut. Dalam kunjungan tersebut jokowi meminta agar lembaga dan instansi yang terkait bisa mempersingkat waktu bongkar muat kontainer dari yang selama ini di kisaran 5,5 hari menjadi 4,7 hari.

2 Maret 2015: Rapat Koordinasi Membahas Dwelling Time

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menggelar rapat koordinasi bersama beberapa menteri lain untuk membahas dwelling time. Dikatakannya, ada 18 kementerian yang siap untuk menurunkan waktu menjadi 4,7 hari.

Untuk pre clearance custom, Indroyono menjelaskan, akan berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Badan Karantina. Ketiga instansi ini sepakat bahwa proses pre clearance custom hanya selama 2,7 hari.

Harapannya di Bea Cukai proses hanya berlangsung setengah hari. Sedangkan untukpost clearance custom sekitar satu setengah hari. “Jadi harapannya dwelling time bisa mencapai 4,7 hari. Sekarang ini masih sekitar 8 hari. Jadi kita coba turunkan,” jelas dia.

17 Juni 2015: Jokowi Murka Dwelling Time Masih Lama

Presiden Jokowi Kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka inspeksi mendadak (sidak) proses dwelling time. Dalam sidak ini Jokowi marah besar karena sudah lebih dari 6 bulan belum ada perubahan waktu bongkar muat.

“Siapa yang paling lama instansi urusan izin? Pasti ada yang paling lama, tidak percaya saya. Masih ada yang terlama instansi mana itu yang saya kejar, coba cek,” kata Presiden Jokowi.

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2283372/kronologi-kasus-dwelling-time-yang-jadikan-dirjen-tersangka

 

4. Kisruh Dualisme Golkar, Begini Kata Abdul Latief

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 22:19 WIB

Presiden terpilih Joko Widodo, bersama Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Abdul Latief (kanan) melihat kain batik bergambarkan Joko Widodo dalam merayakan Hari Batik Nasional di Pasaraya, Blok M, Jakarta, 2 Oktober 2014. Hari Batik Nasional jatuh pada 2 Oktober. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.COJakarta – Tokoh senior Partai Golkar, Abdul Latief, mengatakan persoalan dualisme Partai Golkar berada pada rasa tidak puas dua kubu yang mengaku kepengurusannya sah. “Masing-masing kubu merasa kepengurusannya yang sah, lalu dibawa ke pengadilan, ada keputusan, tetapi tidak puas. Golkar muda ini yang teraniaya,” kata pemilik A Latief Corporation-pengelola jaringan retail Pasar Raya, seusai berjumpa dengan golongan muda Golkar di Pasar Raya Blok M, Jakarta, Ahad, 15 November 2015.

Menurut Latief, Golkar saat ini sudah kehilangan etika dan moralnya. “Dari etika moral, kita sudah kalah,” kata Latief yang pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja.

Latief berujar, Golkar harus bersatu lagi agar kuat dengan cara bermusyawarah. “Yang paling baik dan benar adalah musyawarah.”

Latief menambahkan, bahwa semua kader harus diberi kesempatan yang sama. “Harus legowo, bersih, dan fair. Agung dan Ical maju lagi boleh, asal fair,” katanya.

Ia mengaku baru kemarin Jumat dihubungi oleh golongan muda Golkar. “Sebagai senior saya harus menampung untuk bertemu kubu Aburizal dan Agung,” kata Latief.

Saat ini, Latief berharap hanya ingin melihat Munas Golkar yang bersih dan memunculkan kader muda. Golkar harus memberikan kesempatan untuk kader mudanya. “Kader muda Golkar musti solid dulu. Mereka yang mempersatukan.”

Ia bercerita pada masanya, Golkar memberi kesempatan kaum muda untuk maju. “Saya ketika umur 33-34 tahun, yang muda harus bersatu kalau gak bersatu ya gak akan menang,” katanya.

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/15/078719107/kisruh-dualisme-golkar-begini-kata-abdul-latief

 

5. Menkumham Didesak Terbitkan SK Kepengurusan PPP Hasil Muktamar Bandung 2011

Minggu, 15 November 2015 | 16:08 WIB

KOMPAS.com/SABRINA ASRILMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang menyatakan Muktamar Muktamar Bandung tahun 2011, sebagai kepengurusan yang sah.

Dalam Muktamar tersebut, diputuskan Ketum PPP adalah Suryadharma Ali dan wakilnya adalah Romahurmuziy. Namun, saat ini Suryadharma terjerat kasus korupsi.

“Kami mendorong terbitnya SK menteri yang baru tentang Susunan Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung 3-6 Juli 2011,” ujar Juru bicara Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan di Jakarta, Minggu (5/11/2015).

Putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan membatalkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

Namun, menurut Agus, tidak ada poin putusan yang menyatakan bahwa kepengurusan yang sah adalah hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz.

Terlebih lagi, sebelumnya Kemenkumham telah menolak pengajuan kepengurusan PPP versi Djan Faridz.

“Kami meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk tidak pernah menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan susunan Kepengurusan DPP PPP hasil acara serupa muktamar VIII PPP di Jakarta,” kata Agus.

“Kalau Yasonna mau menjalankan putusan, maka (SK) yang mati dihidupkan kembali agar tak ada kekosongan hukum,” lanjut dia.

Mahkamah Agung pada 2 November 2015 lalu menerbitkan putusan perdata Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015.

Putusan itu berbeda dengan putusan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dijatuhkan MA pada 20 Oktober 2015.

Adapun yang menjadi perbedaan adalah pokok perkara pada putusan terakhir, yaitu terkait hasil pelaksanaan Muktamar Jakarta.

Sedangkan pokok perkara pada putusan sebelumnya menyangkut administrasi pascakeluarnya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang  mengesahkan hasil Muktamar Surabaya.

 

6. Pemilu ‘tak selesaikan konflik’

Terbaru  3 Juli 2011 – 19:00 WIB

Partai pro-Thaksin diwakili adiknya Yingluck Shinawatra (ka) menantang PM Abhisit Vejjajiva (ki)

Proses pemberian suara dalam pemilihan umum Thailand hari ini (3/6) sudah berakhir. Para pengamat sepakat bahwa pemilihan umum ini merupakan pemilu yang penting, setelah terjadi kekisruhan politik sejak mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006.

Pemilihan ini dianggap penting bagi Partai Demokrat pimpinan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva karena kemenangan bisa membawa legitimasi pemerintahannya yang selama ini berkuasa bukan lewat pemilu.

Kubu saingannya, Partai Pheu Thai pimpinan adik mantan PM Thaksin, Yingluck Shinawatra, berharap para pendukungnya datang berduyun-duyun dan memberikan kemenangan mutlak.

Namun seorang pengamat dari Universitas Thammasat, Onanong Thippimol, ragu apakah hasil pemilihan kali ini bisa menyelesaikan konflik antara pendukung kedua kubu.

“Karena ini adalah dua kelompok yang terlibat konflik sejak kudeta tahun 2006,” kata Onanong.

“Saya tidak yakin hasil pemilu ini akan menyelesaikan konflik, karena kedua partai masih punya kekuatan.”

Beda pendukung

Perbedaan pendukung antara kedua kubu yang sangat terpolarisasi, kata Onanong, bisa membuat konflik tidak terselesaikan.

“Kalau Partai Pheu Thai mendapat dukungan besar dari rakyat bawah yang ingin Thaksin kembali. Tetapi kalau Partai Demokrat atau Abhisit, mereka mendapat dukungan dari luar parlemen, yaitu tentara dan orang lama.”

Bulan Desember 2007, setahun setelah kudeta militer atas Thaksin Shinawatra, partai PPP pro-Thaksin menang dalam pemilihan umum.

Namun aksi unjuk rasa massal dari kubu ‘kaus kuning’ melumpuhkan Bangkok dan membawa PM Abhisit Vejjajiva ke tampuk kekuasaan.

“Jadi kalaupun Partai Pheu Thai menang dan menjadi pemerintah, mereka bisa diturunkan lagi,” ujar Onanong.

Sejauh ini sebagian besar exit poll atau jajak pendapat pasca memilh (jajak TPS) mengindikasikan kubu Yingluck Shinawatra akan menang.

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/07/110703_thailandanalysis

 

7. Turki Tembak Jatuh Jet Tempur Rusia

Militer Turki tembak jatuh sebuah pesawat pembom Rusia di perbatasan Suriah. Ankara berargumentasi, jet itu berkali-kali langgar kawasan udaranya. Rusia konfirmasi jatuhnya pesawat tempu miliknya di kawasan Suriah.

Kementrian pertahanan Turki melaporkan, militernya menembak jatuh sebuah pesawat pembom Rusia. Alasannya, jet tempur naas itu berulangkali melanggar kawasan udara Turki. “Jet tempur itu 10 kali melanggar kawasan udara Turki dan telah kami peringatkan“, ujar petinggi militer di Ankara.

Rusia mengkonfirmasi ditembak jatuhnya sebuah pesawat tempur dari tipe Su-24. “Pesawat ditembak oleh pesawat tempur F-16 Turki saat menjalankan misi pemboman di Suriah”, ujar jurubicara kementrian pertahanan di Moskow. Rusia menolak tuduhan Turki, pesawat tempurnya melanggar wilayah kedulatan Turki.

Militer Turki melaporkan, sebelumnya dua pesawat tempur yang belum diketahui identitasnya memasuki wilayah udara Turki. Setelah diberi peringatan, tapi tidak diindahkan, sebuah pesawat tempur ditembak jatuh. Pilot pesawat dilaporkan dapat menyelamatkan diri dengan kursi pelontar dan parasut.

Sumber: http://www.dw.com/id/turki-tembak-jatuh-jet-tempur-rusia/a-18870607

 

8. Konflik Kepentingan PDIP dengan Jokowi

Analisis Berita – Oleh AZaini Bisri

12 April 2015 0:27 WIB Category: Berita UtamaNasionalSmCetak A+ / A-

BAGAIMANA kita harus menangkap berbagai isyarat dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres IV Bali, 9-11 April 2015, dan kehadiran Presiden Joko Widodo di acara tersebut tanpa diberi kesempatan berpidato? Pesan pidato Megawati baik pada acara pembukaan maupun penutupan kongres terbilang cukup keras .

Poin-poin sambutannya pada acara pembukaan kongres menyinggung banyak hal, mulai dari perlunya evaluasi terhadap menteri-menteri pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla hingga kebijakan pemerintah yang seharusnya sejalan dengan kebijakan partai pengusung.

Megawati mengingatkan tentang mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Menurutnya, seorang presiden wajar menjalankan kebijakan partai yang mengusungnya. “Hukum demokrasilah yang mengatur itu bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai,” jelas Mega.

Pada penutupan kongres, Mega lebih keras mengingatkan kader PDIP untuk konsisten menjalankan misi sebagai petugas partai. Ditegaskan, petugas partai adalah perpanjangan tangan dari partai. “Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai,” katanya.

Keseluruhan pidato Megawati harus ditangkap sebagai ungkapan kekecewaannya pada kalangan kader partainya maupun secara khusus kepada Jokowi. Menurutnya, ada kader PDIP yang sungguh-sungguh mengabdi di partai, ada yang mencari keuntungan di partai, dan ada yang memanfaatkan partai sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi.

Suara Megawati boleh disebut mewakili aspirasi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Jokowi. Komunikasi politik KIH dengan Jokowi mulai memburuk ketika akses mereka ke Istana dihambat oleh “trio macan”, yaitu Mensekab Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana jelas-jelas menyebut “trio macan” sebagai penyebab kekecewaan KIH. Dia bahkan meminta Jokowi untuk membubarkan lembaga Staf Kepresidenan dan lebih memperhatikan lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur dalam perundang- undangan.

Opsi bagi Jokowi

“Trio macan” dianggap telah mengambil alih peran KIH. Mereka dituding sebagai pencetus kekisruhan pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan dengan membocorkan surat Jokowi ke DPR. Kebijakan ekonomi disetir menjadi neoliberal yang pro-pasar.

Andi, Rini, dan Luhut dinilai punya kepentingan di bidang sumber daya alam (SDA) seperti minyak dan pertambangan, serta juga persenjataan. Itulah sebabnya Megawati mengingatkan Jokowi agar mengarahkan kebijakan di bidang SDA untuk kepentingan rakyat. Mega juga mengingatkan Presiden untuk memenuhi janji-janjinya semasa kampanye Pilpres 2014. Tekanan dari KIH membuat posisi politik Jokowi menjadi sulit.

Ketika dia mengangkat Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tentu sebagai penghargaan atas jasa Luhut sebagai tokoh relawan. Luhut, sebagaimana diakuinya sendiri, juga teman dekat Jokowi sejak di Solo dan mitra bisnis putranya Gibran Rakabuming Raka dalam perusahaan Rakabu.

Solusi bagi Jokowi adalah memperbaiki komunikasi politik dengan KIH. Namun, opsi ini tidak mudah, apalagi setelah Jokowi sempat “merapat” ke Koalisi Merah Putih lewat pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Opsi lain sangat berisiko tapi memberikan keuntungan politik yang besar, yakni mengukuhkan organisasi relawan Projo sebagai partai politik penyokongnya.

Opsi ini akan sekaligus memecahkan problem Jokowi sebagai “petugas PDIP” dan memberinya daya tawar yang besar terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada. Masalahnya, beranikah Jokowi mengambil keputusan penting itu? Makin lama membiarkan tanpa keputusan akan membuat posisinya makin sulit dan hal ini pasti berpengaruh bagi pemerintahannya dan nasib rakyat banyak. (81)

Sumber: http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/konflik-kepentingan-pdip-dengan-jokowi/

 

9. Rawan Konflik, Jika Pilkada Surabaya Digelar 2015

Surabaya – (beritalima.com), Diskusi Publik dengan tema Carut-marut Pilkada Kota Surabaya 2015 yang digelar di Resto Sari Nusantara Jl.Gubernur Suryo Surabaya, Jumat (11/9) berlangsung seru dengan menghadirkan 4 pembicara dari Kalangan Jurnalis dan Wakil Rakyat era tahun sebelumnya.

Keempat Pembicara tersebut adalah Jaka (Wartawan Senior), H. Yousri Nur Raja Agam (Wartawan Senior), AH Thony (Ketua Koalisi Majapahit dan wakil Rakyat Era tahun sebelumnya), dan Marjuki Brata Wardani (Anggota DPRD Kota Surabaya tahun 1971-1977 PNI Jawa Timur dan 1982 – 1987 PDI Segi Lima di Kota Surabaya) yang di pandu oleh Moderator Moch. Efendi CEO beritalima.com.

Penyelenggara sebelumnya telah mengundang ketua KPU dan Ketua Panwaslu Kota Surabaya sebagai Pembicara dalam dialog ini, namun setelah dikonfirmasi saat acara dimulai Ketua KPU dan Ketua Panwaslu Surabaya tidak bisa hadir karena sedang rapat di Pemkot Surabaya.

Pemilukada kota Surabaya memiliki risiko dan rawan gugatan jika digelar pada 2015. Pasalnya, jika itu terjadi, maka Warga kota Surabaya terancam tak memiliki Walikota definitif hingga 2018 atau 2020.

Ketua pokja koalisi Majapahit AH.Thony dalam diskusi itu menyampaikan jika Pilkada digelar 2015, maka yang terjadi justru akan bergeser ke 2018 atau 2020.”Ini bisa terjadi jika KPU memaksakan, semestinya KPU Surabaya menghentikan Pilkada 2015, karena berisiko tinggi” Kata Thony, yang menjelaskan detail peraturan yang dilanggar KPU.

Digambarkan Politisi ini, jika Pilkada digelar dan kedua pasangan ini tak menerima hasil Pilkada kemudian mengajukan gugatan maka persoalan menjadi panjang dan mestinya pelantikan Walikota periode baru digelar di 2016 bisa ditunda pada 2018 bahkan 2020, karena rawan. Pungkas Thony.

Padahal, mestinya Agenda Politik, Pilkada serentak dilakukan juli 2017 itu sudah lebih baik ketimbang diundur ke 2018 atau 2020.

“Ada tiga element disini yang berisiko menambah daftar panjang penundaan pilkada Surabaya ke 2018, diantaranya pasangan calon, parpol, dan masyarakat pemilih. Sekarang, jika Rasiyo-Lucy sebagai pemenang Pilkada Surabaya 2015, apakah kubu Risma-Wisnu ini diam dan menerima hasil pilkada itu? begitupun sebaliknya. Lalu, umpanya gugatan kubu tersebut ditolak, lantas apa yang terjadi? Ujar Thony

Thony, bahkan memprediksi pasangan Rasiyo-Lucy memenuhi syarat (MS) lanjutnya, siapa yang diuntungkan dalam pertarungan ini? “Saya mengajak, peserta forum diskusi ini untuk berpikir, kira-kira siapa yang diuntungkan. Katanya. Menambahkah, berarti masa jabatan PJ Walikota akan diperpanjang. Ucapnya

Sementara itu, salah satu pembicara Yousri Nur Raja Agam praktisi media di Surabaya berharap Media lebih sensitif dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi bukan membuat benang menjadi kusut. Penulis buku Riwayat Surabaya ini, menuding Gubernur Jatim Soekarwo yang juga ketua DPD Demokrat Jatim ada dibalik skenario ini.

“Rasiyo itu sudah dipersiapkan oleh Pakde Karwo. Sebab ada Rumor, siapapun walikotanya yang penting jangan Risma atau dari PDIP, pasalnya saat demokrat memimpin pemerintahan selama 10 tahun PDIP adalah partai oposisi yang menentang pemerintah, kemudian Risma saat pembangunan tol tengah kota,, ini pemenang tendernya sudah ada walikota ke 29 itu justru menggagalkan dengan memanggil para ahli untuk berdemo. Masa program pemerintah digagalkan ” Kicaunya dalam diskusi itu.

Marjuki Brata Wardani menyoroti keberadaan koalisi Majapahit yang terkesan main-main dalam pilwali kota Surabaya.

“Sekber Surabaya bersatu ikut mewarnai percaturan politik di kota Surabaya dan ikut mengkritisi yang tidak patut dilakukan oleh pelaku politik di kota Surabaya, awalnya sekber Surabaya bersatu bangga lahirnya koalisi majapahit dengan harapan melahirkan sosok pemimpin yang bisa mengimbangi kekuatan Tri Risma Maharini, namun dengan bahasa rakyat kami mengatakan koalisi majapahit hanyalah main – main dan tidak sungguh-sungguh selama ini” papar Marjuki Brata Wardani (Anggota DPRD Kota Surabaya tahun 1971-1977 dari PNI Provinsi Jawa Timur dan 1982 – 1987 PDI Segi Lima di Kota Surabaya) yang juga sebagai Pembina kekuatan sekber Surabaya bersatu.

Sekedar diketahui, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 menarik perhatian publik. Ini setelah KPU Kota Surabaya beberapa kali gagal menelurkan calon kepala daerah, namun akhirnya masa pendaftaran Walikota dilakukan perpanjangan.

Pada pembukaan pendaftaran pertama tak satupun parpol yang mendaftarkan diri, kemudian pada (3/8/2015) Pasangan calon Dhimam Abror Djurait-Haries Purwoko diusung Demokrat-PAN batal mendaftar lantaran Haries Purwoko kabur meninggalkan tempat pendaftaran karena dilarang keluarga.

Tak berakhir disitu, Demokrat-PAN kembali menjaring calon baru, mereka memilih Rasiyo sebagai bakal calon Walikota didampingi Dhimam Abror Djurait. Namun ternyata pada (30/8/2015) kedua pasangan itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran surat rekomendasi PAN terhadap kedua pasangan itu merupakan hasil scanner dan syarat lain yaitu menyangkut Pajak Dhimam Abror.

Meski sempat adanya gugatan, akhirnya Demokrat-PAN sepakat membuang Dhimam Abror Djurait dan mencabut gugatan surat 136/kpu-kota-014.329945/VIII/2015 tentang hasil penelitian admisnistrasi keabsahan Rasiyo dan Dhimam Abror Djuraid beserta berkas berita acaranya.

Akhirnya,Demokrat-PAN mengajukan calon baru dan mendaftarkan Rasiyo-Lucy Kurniasari pada (8/9/2015) Menariknya, kedua pasangan ini diantar langsung oleh ketum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen DPP Demokrat Hinca Pandjaitan ke kantor KPU Surabaya. Turunya ketum PAN dan Sekjen Demokrat ke level itu, justru memberi tamparan bagi pengurus partai di tingkat daerah.

http://www.beritalima.com/2015/09/12/rawan-konflik-jika-pilkada-surabaya-digelar-2015/

 

10. Walhi: Kebakaran Hutan Akibat Banyak ‘Permainan’ Izin Lahan

By FX. Richo Pramono on 20 Sep 2015 at 05:29 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Kabut asap bukan hanya akibat masalah kebakaran lahan dan hutan semata, namun banyak yang terjadi di dalamnya. Diduga banyak permainan di balik perizinan pengelolaan hutan oleh perusahaan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abet Nego Tarigan mengatakan, banyak perusahaan yang memiliki izin lahan, namun tidak segera dikelola.

Akibatnya, lahan ini dianggap kosong atau terbuka. Hal semacam ini kerap dilakukan pengusaha dengan berbagai motif. Mulai dari tidak mengolah lahan yang telah dikeluarkan izinnya untuk perusahaan itu, sampai motif keuntungan ekonomi untuk dilempar ke pasar.

“Izin ini banyak, karena perusahaan ingin stok lahan. Jadi ada perusahaan yang stok lahannya sampai 500 ribu hektare di seluruh Indonesia. Itu bahkan ada yang sampai 1 juta. Bahkan di HTI sampai ada yang 5 juta hektare menguasai,” ujar Abet di Jakarta Pusat, Sabtu 19 September 2015.

“Padahal itu tidak mereka tanami. Itu strategi mereka untuk pencadangan lahan tadi itu. Dan ini baik untuk bisnis mereka. Karena mereka akan bilang kepada pemegang saham dan ke pasar bilang bahwa kita mau ekspansi tanah kita udah ada kok,” sambung dia.

Kasus ini, kata Abet, pernah terjadi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. “Itu izin jadi komoditas. Mereka bukan pelaku usaha sebenarnya. Izin tadi misal ada 10 ribu, dan ada perusahaan yang mau tanam sawit baru saya jual ke sana, misalnya.”

Namun Walhi melihat, konflik itu kerap kali terjadi karena pengusaha mengupayakan perizinan lahan, namun lahan itu telah ditempati warga setempat. Praktik perizinan itu dianggap telah menjadi komoditi.

Perketat Izin

Abet menjelaskan, lahan yang tidak dikelola di tengah izin yang telah dimiliki selama lebih dari 3 tahun, dapat dicabut izinnya. Walhi menuntut pemerintah lebih ketat mengevaluasi setiap 2 tahun. Apabila perusahaan pemegang izin lahan tidak dapat mengelola, dapat diserahkan kepada pihak lainnya.

“Tapi bagaimana saya sebagai bupati mau mencabut izin begitu, kalau izin yang saya keluarkan itu sebenarnya ada sesuatu dengan saya. Karena waktu izin itu dikeluarkan, itu bagian dari dana politik saya. Makanya bagaimana saya mau evaluasi itu. Makanya, penting pemeritah pusat mengintervensi ke bawah sana. Jangan hanya karena rekomendasi bupati sudah beres, lalu semuanya aman,” beber dia.

Selain masalah perizinan yang kerap menjadi komoditi, Abet juga mengatakan, ekspansi hutan gambut menjadi satu penyebab kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Menurut Walhi, penumpukan stok lahan merupakan sebab dari ekspansi hutan gambut.

“Kenapa mengejar gambut? Karena tanah mineral itu sudah banyak izin. Padahal tanah-tanah itu tidak dipakai, hanya bentuk klaim. Jadi yang mau berbisnis ya cari tanah kosong, salah satu tempat yang dianggap kosong itu, ya gambut. Harusnya gambut dilindungi. Coba lahan mineral dibakar, seperti di Jawa ini kan ada bakar lahan mineral, tidak banyak asap. Asap sampai sekarang ini karena gambut terbakar,” jelas dia.

Untuk penegakan hukum, Walhi menyambut baik campur tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun langsung menangani kasus-kasus korupsi terkait alam dan hutan khususnya. Bagi Walhi, hukuman terpenting adalah menimbulkan efek jera, meski tanpa hukuman seumur hidup.

“Yang harus kita dorong adalah bagaimana pemilik pemilik dari status izin, HGU, sertifikat hak milik, dan lain sebagainya harus bertanggung jawab terhadap kawasan itu. Polisi pasti tanya siapa yang punya. Lengkap dari bawah, baru HGU nya turun. Kalau kebun itu HGU nya ada di pusat. Kalau HTI (Hutan Tanam Produksi) itu tanda tangan menteri malah,” ujar dia.

Selain itu, usulan Kapolri terkait ancaman blacklist disambut baik oleh Walhi. Walhi mendukung agar aparat penegak hukum memblacklist perusahaan yang bermain di balik kebakaran lahan dan hutan. Perlahan bencana kabut asap ini akan membuka kotak pandora, jika pemerintah dan aparat mau serius menuntaskan penegakan hukumnya.

“Sekarang ini kan banyak konflik. Dari kebakaran, asap, kita akan bisa mengurai soal tata kelola hutan dan lahan kita, soal perizinan, soal konflik, soal korupsi itu bisa kita bongkar semua. Itu kotak pandora yang saya sebut tadi. Masalahnya kita mau mengurainya enggak?” pungkas Abet.

Sementara tidak dikelolanya lahan berizin, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwanto, berpotensi menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat menganggap tanah tersebut tidak dipakai.

“Kita mau masuk ke sana sudah dibarikade. Modusnya, dibangun permukiman ada kegiatan sarana prasarana. Ada masjid. Ada kantor kelurahan ada kantor kecamatan. Apalagi pemerintah desa menyatakan itu daerah perkembangan daerahnya,” tutup Purwanto. (Rmn/Nda)

Sumber: http://m.liputan6.com/news/read/2321739/walhi-kebakaran-hutan-akibat-banyak-permainan-izin-lahan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *